Cuma Perkara Satu Foto Aja........

Tentang Pancatera, public figure, parasocial relationship, dan siapa sebenarnya yang mengendalikan public sphere hari ini.

Ada sesuatu yang menarik dari keributan Pancatera beberapa hari terakhir. Bukan, tulisan ini bukan mau ikut menentukan apakah Pancatera benar atau salah. Bukan juga mau membela atau meng-cancel mereka.

Justru aku merasa ada pertanyaan yang jauh lebih menarik di balik semua keributan ini:

Why did we care this much?

I personally think the podcast is interesting, very comforting to watch, host-nya intelligent semua, and they are in English. Hence I think this is not the type of podcast yang akan didengar oleh "rakyat" - go ahead and put your own interpretation of 'rakyat'.

Yes. I think target listener-nya adalah kelas B ke kelas A. Bukan kelas B ke kelas C. Sorry not sorry to say and categorise humans again.

BUT...

Kenapa sebuah foto beberapa perempuan di sebuah acara kenegaraan bisa memicu begitu banyak interpretasi, kekecewaan, pembelaan, kemarahan, sampai orang-orang mulai menggali kehidupan pribadi para host?

Dan kalau kita mundur sedikit dari Pancatera, sebenarnya kita sedang melihat sesuatu yang jauh lebih besar: apa yang terjadi ketika seseorang menjadi public figure di zaman ketika semua orang bisa menjadi audience, commentator, investigator, sekaligus judge?

Part 1: Fame is a bargain, but not an unlimited waiver of privacy

Aku percaya ada konsekuensi yang hampir inevitable ketika seseorang memilih—atau bahkan terlempar—menjadi figur publik. Being known comes with something.

Di satu sisi, menjadi terkenal memberikan visibility, influence, power, social capital, bahkan kemampuan untuk memengaruhi cara orang berpikir. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang ikut hilang: control. Control atas bagaimana orang melihat kita. Control atas bagaimana tindakan kita dimaknai. Control atas cerita tentang diri kita sendiri.

Ketika seseorang memilih—atau terlempar—menjadi figur publik, ia tidak lagi sepenuhnya memiliki kendali atas makna dari apa yang ia lakukan. Yang mereka lakukan akan dipertontonkan, ditafsirkan, diperdebatkan, bahkan dihakimi oleh publik yang jumlahnya jauh lebih besar daripada kemampuan mereka untuk mengendalikan narasinya sendiri.

This is, perhaps, the uncomfortable bargain of fame. Ketika kita masih orang biasa, pergi ke suatu tempat ya simply pergi ke suatu tempat. Ketika kita sudah menjadi public figure, pergi ke suatu tempat bisa menjadi statement. Upload foto bisa menjadi statement. Tidak upload foto pun bisa menjadi statement. Bahkan dengan siapa kita terlihat dalam sebuah foto bisa menjadi statement.

Ini sebenarnya bukan konsekuensi yang sama sekali baru. Kajian tentang celebrity dan public persona sudah lama menunjukkan bahwa figur publik bukan hanya dikenal, tetapi juga terus-menerus membangun, mengelola, dan menampilkan persona mereka di hadapan audience (Marwick & Boyd, 2011).

Social media kemudian membuat proses ini semakin intens. Figur publik bisa memberikan kesan bahwa audience mendapatkan akses langsung ke sisi personal mereka—semacam backstage access—padahal apa yang terlihat tetap merupakan bentuk performance dan self-presentation (Marwick & Boyd, 2011).

Tapi, yang nggak kalah penting, menjadi public figure juga tidak berarti seseorang kehilangan seluruh hak atas privacy. Aku rasa kita perlu membedakan antara public scrutiny dan invasion of privacy.

Seseorang tampil di Istana → fair game untuk dibicarakan secara publik.

Orang kemudian mencari tahu “dia siapa, apa posisi politiknya, bagaimana perjalanan kariernya?” → masih bisa menjadi public scrutiny, selama berbasis informasi yang relevan dan dapat diverifikasi.

Tapi ketika orang mulai membongkar informasi privat yang tidak relevan, menyebarkan alamat, keluarga, nomor telepon, atau membuat tuduhan berdasarkan asumsi → itu sudah bukan sekadar konsekuensi menjadi public figure. Itu abuse.

Dalam literatur mengenai online harassment, doxing dipahami sebagai praktik mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi identitas atau informasi personal seseorang secara online, yang dapat digunakan untuk mengekspos, mempermalukan, mengintimidasi, atau bahkan membahayakan target (Douglas, 2016).

Jadi, yes, public figures harus siap dikritik. But no, they don't sign away their humanity when they become famous. Dan menurutku distinction ini penting banget dalam membaca keributan Pancatera.

Part 2: The moment you become a public figure, you also become a public text

Ada satu hal yang menurutku fascinating tentang public figure: Mereka akhirnya bukan cuma manusia. Mereka menjadi public text. Apa yang mereka katakan bisa dibaca. Apa yang mereka pakai bisa dibaca.

Ke mana mereka pergi bisa dibaca. Dengan siapa mereka berfoto bisa dibaca. Bahkan ekspresi wajah mereka pun bisa dibaca. A photograph doesn't come with an instruction manual.

Satu foto bisa berarti banyak hal bagi banyak orang. Dan social media membuat problem ini semakin kompleks karena satu unggahan tidak lagi memiliki satu audience.

Marwick dan Boyd (2011) menyebut fenomena ini sebagai context collapse: berbagai kelompok audience yang tadinya terpisah menjadi bercampur dalam satu ruang digital. Orang yang berbeda konteks, teman, keluarga, followers, fans, strangers, critics, bisa melihat material yang sama dan membacanya dengan ekspektasi yang berbeda.

Bayangkan saja sebuah foto.

Bagi satu orang: “Oh, mereka diundang ke Istana. Keren.”

Bagi orang lain:“Oh, mereka memang punya political connection.”

Bagi orang lain lagi: “What's wrong with attending a national ceremony?”

Dan bagi orang lain: “Wait. Isn't this inconsistent with what they've been saying?”

One photograph. Multiple realities.

Dan ketika sebuah public figure sudah punya persona yang sangat kuat, setiap tindakan baru akan dibaca melalui persona tersebut.

This is where Pancatera becomes particularly interesting.

Karena In Her View bukan sekadar podcast yang kebetulan dibawakan oleh beberapa perempuan.

Ia punya positioning yang cukup kuat.

Topiknya relatable. Personal. Socially relevant. Banyak yang menyentuh kehidupan perempuan, relationships, career, family, intimacy, self-worth, generational issues, sampai hal-hal yang mungkin tidak selalu nyaman dibicarakan secara terbuka. Sejak awal, In Her View memang diposisikan sebagai ruang percakapan perempuan yang personal sekaligus reflektif.

Dan host-hostnya juga bukan anonymous podcasters. Mereka adalah perempuan-perempuan yang sudah memiliki public persona: articulate, persuasive, smart, entertaining, experienced in communication, dan punya kemampuan public speaking yang kuat.

Jadi audience bukan hanya mendengarkan what they say. Audience juga mengonsumsi who they are.

Dan menurutku ini yang membuat In Her View punya emotional attachment yang berbeda.

Karena mereka tidak hanya memberikan informasi.

They give people a feeling of companionship.

Horton dan Wohl sudah membicarakan fenomena ini sejak 1956 melalui konsep parasocial interaction—sebuah bentuk “intimacy at a distance”, ketika audience merasa memiliki hubungan personal dengan figur media yang sebenarnya tidak mengenal mereka secara personal.

Imagine watching someone every week.

Mendengar cara dia berpikir. Mendengar cerita personalnya. Mendengar pendapatnya tentang relationships. Tentang perempuan. Tentang hidup. Tentang pekerjaan. Tentang hal-hal yang mungkin kita sendiri sedang alami. Eventually, it doesn't feel like content anymore.

It feels like conversation.

And that is precisely where things get complicated. Karena ketika public appearance mereka memunculkan informasi baru yang dianggap incompatible dengan persona yang selama ini dikonsumsi, BOOM. Yang terganggu bukan cuma opinion. Tapi relationship.

Part 3: Then one photograph enters the algorithm

Sekarang kita masuk ke foto itu.

Para host In Her View hadir dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026. Foto mereka kemudian beredar dan memicu kritik dari sebagian audience yang mempertanyakan bagaimana kehadiran tersebut harus dibaca dalam kaitannya dengan nilai, positioning, dan independensi yang selama ini diasosiasikan dengan In Her View. And here's the thing.

The photo itself doesn't explain anything.

sumber: women.okezone.com

Foto itu hanya menunjukkan bahwa mereka hadir di sana. Everything else is interpretation.

Audience yang kemudian mengisinya dengan meaning. Ada yang melihatnya sebagai bentuk penghormatan terhadap institusi negara. Ada yang melihatnya sebagai kesempatan profesional. Ada yang menganggap itu tidak ada hubungannya dengan isi podcast. Ada yang merasa kecewa. Ada yang membaca kehadiran itu sebagai political alignment.

Ada yang bilang: “Don't judge someone from one photo.”

Ada pula yang mengatakan: “But this is not just one photo. This is a political context.”

And suddenly, the photograph becomes a referendum on authenticity.

Ini sih yang menarik. Karena ketika kita merasa mengenal seseorang melalui media, kita juga membangun ekspektasi tertentu tentang siapa mereka.

Kita membuat semacam mental model:

“Oh, mereka tuh orangnya begini.”

“Mereka berpikir seperti ini.”

“Mereka pasti punya nilai yang itu.”

Kemudian muncul informasi baru yang nggak cocok dengan model tersebut. And humans don't particularly enjoy inconsistency. So we try to resolve it.

Maybe: “Oh, ternyata mereka selama ini pura-pura.”

Atau: “Mungkin kita saja yang salah memahami mereka.”

Atau: “Maybe they changed.”

Atau: “Maybe attending the event doesn't mean political support.”

Or, in the worst case: “I knew it. They're actually part of them.”

Dan platform mempercepat semuanya. Media sosial bukan hanya menyediakan ruang untuk percakapan, tetapi juga memungkinkan informasi dan effect bergerak dengan sangat cepat melalui jaringan pengguna. Dalam apa yang disebut Papacharissi (2015) sebagai affective publics, emosi menjadi bagian penting dari bagaimana publik terbentuk dan bagaimana isu bergerak di ruang digital.

At some point, the public conversation stops being about what actually happened and becomes about everything people think might have happened.

That's the dangerous part. Karena setelah itu, informasi yang terverifikasi, interpretasi, asumsi, rumor, satire, personal attack, dan bahkan fitnah bisa beredar dalam satu ecosystem yang sama.

Semua terlihat seperti content. Semua bisa di-screenshot. Semua bisa di-forward. Semua bisa di-cut menjadi 30 detik. Semua bisa diberi caption: “GUYS, LOOK AT THIS.” And suddenly, context is gone.

Part 4: Who controls the public sphere now?

Dan di sinilah aku mulai merasa isu Pancatera ini jauh lebih besar daripada Pancatera sendiri. Karena lihat apa yang terjadi. Ada yang mendukung. Ada yang mengkritik. Ada yang mencoba edukatif dan mengatakan bahwa kita harus bisa memisahkan profesi dengan agenda politik pribadi. Ada yang mengatakan public figures tetap berhak menentukan pilihan politiknya.

Ada yang mengatakan: “Don't judge someone based on one side of the story.”

Ada yang ingin cancel.

Ada yang marah.

Ada yang kecewa.

Ada yang mulai menggali background masing-masing host.

Ada yang mulai menghubungkan satu hal dengan hal lain.

Ada yang membuat kesimpulan.

Ada yang membantah kesimpulan itu.

Dan kemudian Pancatera memberikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf, mengakui kehadiran dan unggahan tersebut sebagai sebuah kekeliruan serta menegaskan bahwa In Her View dan Pancatera berjalan secara independen dan tidak berafiliasi dengan pemerintah maupun lembaga politik.

Aku sendiri ngga tau ya, apakah permintaan maaf itu lahir dari genuine guilt, dari refleksi, dari rasa tanggung jawab terhadap audience, atau juga—very naturally—dari kebutuhan untuk menjaga reputasi dan hubungan dengan komunitasnya.

And honestly? We don't know.

Dan mungkin kita memang tidak perlu buru-buru tahu. Karena justru di situlah problemnya. Di ruang publik digital, kita sering merasa harus segera menentukan:

who is right?

who is wrong?

who is lying?

who is authentic?

who is hypocritical?

Padahal mungkin beberapa hal memang belum cukup jelas untuk diberi verdict. Dan sekarang pertanyaan yang lebih mengerikan muncul:

Who controls the public sphere now?

Bukan lagi media. Bukan lagi pemerintah. Bukan juga Pancatera.

Melainkan campuran: people + platforms + algorithms + emotion + speed.

Itulah public sphere kita sekarang. Bukan ruang yang dikendalikan satu institusi, melainkan ruang yang terus bergerak karena jutaan orang memproduksi, menyebarkan, menafsirkan, dan memodifikasi informasi secara bersamaan. Dan algoritma punya peran besar dalam menentukan apa yang mendapatkan visibility.

The louder something is, the more visible it becomes. The more emotional it is, the more likely people are to react. The more people react, the more it travels. And the more it travels, the more real it starts to feel.

Padahal virality is not the same thing as truth.

Jumlah orang yang marah tidak otomatis membuktikan bahwa sebuah tuduhan benar. Jumlah orang yang membela juga tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang tidak bersalah. Dan jumlah views tidak otomatis membuat sebuah interpretation menjadi fact.

Maybe the real story is not Pancatera.

Maybe the real story is how much Pancatera matters.

Karena kalau mereka tidak berarti bagi audience, satu foto tidak akan menghasilkan reaksi sebesar ini. Kalau audience tidak merasa punya relationship dengan para host, mereka mungkin hanya akan scroll.

“Oh, mereka di Istana.”

Next. But they didn't. They stopped. They discussed. They judged. They defended. They accused. They investigated. They got angry. They got disappointed. They demanded clarification. That's parasociality at work. Audience tidak hanya merasa bahwa mereka know these women.

Some of them apparently felt that they knew what these women stood for. And when that perceived identity suddenly collided with a photograph, what broke was not simply an opinion. It was trust. Mungkin itu yang paling menarik dari seluruh keributan ini.

Public figure punya power karena mereka berhasil menjadi meaningful bagi audience. Tapi power yang sama juga membuat mereka vulnerable terhadap interpretation. The more people care about you, the less control you have over what you mean to them. Dan mungkin itu adalah harga paling mahal dari being known. Bukan kehilangan privacy sepenuhnya. Bukan juga kehilangan hak untuk punya political opinion.

Melainkan kehilangan satu hal yang sangat manusiawi: the ability to decide what your own actions mean. Because once your life enters the public sphere, you don't own the meaning alone anymore.

People will interpret it.

People will debate it.

People will disagree about it.

Some will interpret you generously.

Some will interpret you cynically.

Some will defend you.

Some will attack you.

And some will simply be curious.

The challenge for all of us, perhaps, is knowing where public interest ends and entitlement begins. Karena yes, public figures should be accountable. Yes, they can be criticized. Yes, their choices can be questioned. But perhaps we should also remember: being famous is not an unlimited waiver of privacy, dignity, or the presumption of innocence.

And perhaps, as audiences, we also need to accept one uncomfortable possibility: we don't actually know these people as much as we think we do. We know their voices. We know their stories. We know their public personas. We know the version of themselves that they have chosen—or learned—to perform in front of us.

And sometimes, one photograph is enough to remind us that a persona is not a person.

Maybe that's why this whole Pancatera thing feels so big. Not because four—or five—women went to the Istana. But because millions of people suddenly had to confront a much more uncomfortable question:

How much of the person we think we know is actually the person—and how much is the meaning we ourselves have created around them?

And once that question enters the algorithm, good luck getting it back.

---

References

Bucher, T. (2018). If...Then: Algorithmic Power and Politics. Oxford University Press.

Dibble, J. L., Hartmann, T., & Rosaen, S. F. (2016). Parasocial interaction and parasocial relationship: Conceptual clarification and a critical assessment of measures. Human Communication Research, 42(1), 21–44. https://doi.org/10.1111/hcre.12063

Douglas, D. M. (2016). Doxing: A conceptual analysis. Ethics and Information Technology, 18, 199–210. https://doi.org/10.1007/s10676-016-9406-0

Gillespie, T. (2014). The relevance of algorithms. In T. Gillespie, P. J. Boczkowski, & K. A. Foot (Eds.), Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society (pp. 167–194). MIT Press.

Horton, D., & Wohl, R. R. (1956). Mass communication and para-social interaction: Observations on intimacy at a distance. Psychiatry, 19(3), 215–229. https://doi.org/10.1080/00332747.1956.11023049

Marwick, A. E., & boyd, d. (2011). To see and be seen: Celebrity practice on Twitter. Convergence, 17(2), 139–158. https://doi.org/10.1177/1354856510394539

Marwick, A. E., & boyd, d. (2011). I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience. New Media & Society, 13(1), 114–133. https://doi.org/10.1177/1461444810365313

Papacharissi, Z. (2015). Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics. Oxford University Press.

Search This Blog

tulisan hampa